Komisi XIII DPR menekankan pentingnya literasi digital dan daya kritis masyarakat untuk menghadapi tsunami informasi di era digital.
Dengan kemampuan memilah fakta dari hoaks, warga dapat membuat keputusan lebih bijak dan menghindari penyebaran berita palsu. DPR mendorong pendidikan literasi sejak sekolah hingga komunitas, serta kolaborasi pemerintah, media, dan organisasi masyarakat.
Berikut ini, Opini Politik Indonesia akan menelusuri berita terbaru dan terviral lainnya.
Komisi XIII Literasi dan Kritisisme Hadapi Tsunami Informasi
Anggota Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya literasi dan kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat di era digital saat ini. Tsunami informasi yang datang dari media sosial, portal berita, hingga platform digital lain menuntut setiap individu mampu memilah informasi valid dan menolak hoaks.
Ketua Komisi XIII DPR, Dr. Aditya Prabowo, mengatakan bahwa meski teknologi digital membawa kemudahan akses informasi, masyarakat harus dilengkapi kemampuan literasi digital agar tidak terjerumus pada informasi palsu atau menyesatkan. “Setiap warga negara harus punya filter kritis sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi,” tegas Aditya, Jumat (7/2/2026).
Selain itu, literasi informasi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga politik. Kemampuan ini membantu masyarakat memanfaatkan informasi secara produktif, bukan sekadar konsumtif atau sensasional.
Literasi Digital, Kunci Masyarakat Cerdas
Anggota Komisi XIII DPR, Maya Suryani, menekankan perlunya pendidikan literasi digital mulai dari tingkat sekolah hingga masyarakat umum. Dengan keterampilan ini, masyarakat dapat memahami konteks berita, mengenali sumber terpercaya, dan menghindari penyebaran berita palsu.
“Masyarakat harus mampu memisahkan fakta dari opini atau hoaks,” ujar Maya. Ia menambahkan bahwa literasi digital bukan hanya soal kemampuan membaca, tetapi juga menyaring, menganalisis, dan menilai informasi yang diterima.
Selain itu, literasi digital juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi pada diskusi publik yang sehat. Dengan berpikir kritis, masyarakat dapat menolak provokasi, ujaran kebencian, atau manipulasi opini yang kerap beredar di ruang digital.
Baca Juga: Prabowo Bertolak ke Jawa Timur untuk Meriahkan Satu Abad NU
Daya Kritis Lawan Hoaks dan Disinformasi
Komisi XIII menekankan bahwa daya kritis menjadi senjata utama menghadapi hoaks dan disinformasi. Ketua Subkomisi Pengawasan, Irfan Nugroho, mengatakan bahwa masyarakat sering kali tanpa sadar membagikan berita palsu karena kurangnya pemahaman konteks atau sumber informasi.
“Jika masyarakat tidak memiliki daya kritis, mereka mudah terpengaruh narasi yang seolah-olah benar,” jelas Irfan. Ia juga menyarankan agar pemerintah, lembaga pendidikan, dan media menyediakan program edukasi yang mengajarkan masyarakat cara memverifikasi informasi.
Daya kritis ini juga bermanfaat untuk menilai berita politik atau kampanye publik, sehingga warga dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar opini atau popularitas media sosial.
Upaya DPR dan Pemerintah Meningkatkan Literasi
Sebagai langkah nyata, Komisi XIII DPR mendorong kolaborasi antara pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengadakan program literasi digital. Program ini meliputi seminar, workshop, dan kampanye edukasi di sekolah maupun komunitas.
Selain itu, DPR juga mendorong regulasi yang memperkuat verifikasi informasi di platform digital, termasuk keterlibatan penyedia layanan internet untuk mengedukasi pengguna. “Pemerintah harus hadir untuk membimbing masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi,” kata Aditya Prabowo.
Dengan upaya ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menghadapi era digital secara lebih cerdas, produktif, dan tidak mudah terpengaruh hoaks. Literasi dan daya kritis menjadi fondasi penting untuk membangun bangsa yang kritis, bijak, dan adaptif.
Luangkan waktu anda untuk membaca informasi terbaru dan terviral lainnya hanya ada di Opini Politik Indonesia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar pertama dari antaranews.com
- Gambar Utama dari dnews.co.id
